PERIJINAN KAPAL DIBAWAH 10 GT

Menteri Susi: Kapal di Bawah 10 GT Bebas Izin, Pemda Jangan Mempersulit

Menteri Perikanan dan Kelautan RI, Susi Pudjiastuti, mengatakan kapal nelayan dengan ukuran di bawah 10 gross tonnase (GT) bebas izin.

“Dalam setiap kesempatan dan kunjungan saya selalu ingatkan dan tegaskan bahwa aturan untuk kapal nelayan berukuran di bawah 10 GT bebas dari masalah perizinan. Jadi bisa langsung melaut,” kata Susi di hadapan mahasiswa dan civitas akademika Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sabtu.

Dia mengjelaskan, aturan itu maka memudahkan para nelayan kecil untuk melakukan aktivitas melaut atau bekerja mencari ikan di perairan.

“Dengan aturan itu, maka pemerintah daerah diharapkan tidak lagi mempersulit izin nelayan kecil,” katanya.

Terkait urusan memperbaharui izin, dia menyatakan tidak membutuhkan waktu yang lama kecuali untuk pembuatan izin baru bagi kapal nelayan karena harus dilakukan proses verifikasi.

Dengan kemudahan yang diberikan pemerintah pusat, kata Susi, diharapkan nelayan melakukan akivitas penangkapan ikan secara ramah lingkungan atau tidak menggunakan bom dan potasium.

Susi juga berharap para nelayan kecil yang ada di Sultra pada umumnya agar mendaftarakan diri ikut asuransi nelayan.

Presiden Joko Widodo akan memberikan kemudahan bagi para nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 10 GT untuk bisa melakukan penangkapan ikan tanpa perlu izin Surat Laik Operasi (SLO) untuk berlayar dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk penangkapan. Meski tek perlu izin, namun tetap perlu didaftarkan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menghilangkan izin bagi nelayan yang melaut dengan menggunakan kapal berukuran di bawah 10 GT. Namun tak diindahkan oleh para pemda, sehingga menurut Susi butuh aturan yang lebih kuat agar pemda mau melaksanakan hal tersebut.

“Jadi untuk kapal yang di bawah 10 GT, Presiden akan siapkan Perpres atau Inpres untuk tidak lagi diharuskan membuat izin. Sebelumnya Menteri KKP pada 7 November 2014 sudah mengirimkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, untuk membebaskan izin-izin persyaratan untuk menangkap (SLO) dan berlayar (SIPI) dan tidak diperlukan lagi untuk kapal di bawah 10 GT. Tapi kelihatannya banyak daerah yang belum mendengar,” kata Susi di kantornya, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

Peraturan ini direncanakan akan keluar dalam bentuk Peraturan Presiden atau Instruksi Presiden, dan akan segera keluar dalam waktu dekat, mengingat hal ini telah disampaikan kepada Sekretariat Kabinet untuk segera didraftkan.

“Jadi Presiden akan membuat Inpres atau Perpres yang membebaskan kapal di bawah 10 GT untuk tidak perlu lagi izin. Ini sudah kita minta Setkab untuk segera didraftkan,” tutur dia

Dengan adanya aturan tersebut, kata Susi, akan mempermudah nelayan dalam mencari ikan di perairan. Ia berharap, pembebasan izin ini nantinya akan mempermudah para nelayan untuk melaut sehingga hasil tangkapan bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Jadi ikan itu jumlahnya makin banyak. Kalaupun dikurangi perahunya, ikannya tetap sama. Jumlah kapal turun tapi tangkapannya lebih banyak. Dan ini lebih menguntungkan untuk pemilik kapal. Jadi ini sekarang yang menikmati kapal Indonesia semua,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *