Dinas Perikanan

Kebijakan pembangunan secara umum diarahkan pada upaya pemerataan pembangunan keseluruhan wilayah, oleh karena itu pembangunan daerah dilaksanakan secara terpadu, selaras, sesuai dengan skala prioritas dan potensi daerah yang spesifik lokalita. Sejalan dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional tersebut, pelaksanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan produktifitas, optimalisasi prasarana kelautan dan perikanan, pengawasan dan perlindungan sumberhayati kelautan perikanan dengan penataan ruang wilayah kelautan dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat perikanan pada suatu daerah.

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten Pemekaran berdasarkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265) yang terbentuk pada tanggal 08 April 2003. Secara administratif Kabupaten Tanah Bumbu terbagi menjadi 10 (Sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Kusan Hilir , Sei Loban, Satui, Kusan Hulu, Batulicin, Simpang Empat, Karang Bintang, Mentewe, Angsana dan Kuranji, serta mempunyai potensi yang cukup besar untuk penangkapan dan budidaya ikan. Dengan adanya Undang-Undang No. 02 Tentang Otonomi Daerah, maka Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai hak untuk menentukan arah pengembangan dan kebijakan program-program pembangunan sektor kelautan perikanan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk sangat diperlukan adanya program-program pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yang handal dan dinamis.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu berorientasi pada pembangunan kelautan perikanan secara nasional dan dirumuskan dengan kondisi wilayah serta tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Dimana setiap program-program yang dirumuskan harus sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selaras dengan kemajuan jaman demi terciptanya lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Kebijakan pembangunan perikanan pada dasarnya merupakan suatu rangkaian yang sistematis yang disusun berdasarkan program-program pembangunan yang relevan dan spesifik lokalita. Diharapkan dengan adanya program-program tersebut akan dapat menciptakan kehidupan masyarakat perikanan yang mandiri dan berkesinambungan.

Sumberdaya hayati kelautan dan perikanan memegang peranan yang sangat penting, sebab dengan adanya sumberdaya hayati tersebut masyarakat perikanan dapat memanfaatkan potensi Kelautan dan Perikanan yang lestari dan berwawasan lingkungan.

One thought on “Dinas Perikanan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *